Dinilai Memberatkan, Pemerintah Diminta Tunda Kenaikan Cukai

pikiran-rakyat | Jumat lalu pukul 15.36

news

Para pelaku industri hasil tembakau (IHT) di tanah air, yang tergabung dalam berbagai organisasi seperti Gaprindo (Gabungan produsen rokok putih Indonesia) dan Formasi (Forum Masyarakat Industri Rokok Seluruh Indonesia) meminta pemerintah meninjau kembali kebijakan kenaikan cukai rokok tahun 2023 dan 2024 rata rata sebesar 10 persen lebih.

Alasannya, kondisi ekonomi masyarakat masih sangat berat sebagai dampak dari kenaikan bahan bakar minyak (BBM), dan pendemi Covid 19 yang belum reda.

Selain itu, juga karena saat ini sudah masuk resesi ekonomi dunia akibat situasi politik global yang terus memanas.

Sementara masa depan perekonomian di tanah air dan dunia juga masih dilanda ketidakpastian.

Baca Juga: Bea Cukai Bandung Sita 576.640 Rokok Ilegal, Negara Diperkirakan Kehilangan Ratusan Juta Rupiah

Dalam situasi seperti ini, menurut pelaku industri tersebut, harusnya ada kelonggaran dari pemerintah. Bukan justru semakin dipersulit dengan kenaikan cukai sebesar 10 persen lebih.

Sekiranya pemerintah sedang membutuhkan dana untuk pembangunan sehingga harus menaikkan cukai, maka kenaikannya tidak lebih dari 7 persen. Selain itu kenaikan cukai juga harus diikuti pemberantasan rokok illegal.

Hal tersebut disampaikan Ketua Gaprindo Benny Wahyudi dan Ketua Formasi Heri Susianto di Jakarta, Jumat 25 November 2022.

“Saat ini situasinya berat dengan adanya berbagai kenaikan biaya di industri. Situasi ini sangat beda dari yang normal. Jadi situasinya sangat tidak normal. Pandemi pun belum selesai, masih ada saja kasus baru (terinfeksi Covid 19 yang jumlahnya mencapai) 6.000-7.000 kasus," kata Benny.

Baca Lebih lengkap di pikiran-rakyat